Anggaran Pilkada Indonesia Begitu Besar !!!

Astaga...
Biaya pilkada indonesia sungguh diluar kendali ekonomi negara kita.

Lihat saja
Pada tahun 2010, Bank Indonesia memperkirakan total biaya dari 244 Pilkada adalah Rp. 4,2 Triliun. Sungguh terlalu...
Bagaimana jika uang itu digunakan untuk kegiatan yang lebih berguna??pastinya negara kita akan menjadi lebih baik. Dibandingkan dengan kita menghaburkan uang begitu saja seperti abu rokok.

Pertanyaannya adalah apakah dengan biaya yang tinggi telah mampu menghasilkan wakil rakyat dan pemerintahan yang demokratis? Ataukah dengan biaya tersebut sudah menghasilkan wakil rakyat yang mampu mengedepankan kedaulatan rakyat?
Kedua pertanyaan tersebut menjadi wahana refleksi atas pelaksanaan demokrasi, yang dalam prakteknya sering kali kedaulatan rakyat dibajak atau didustai oleh elit yang dihasilkan dari proses pemilu.

Hasil pemilu harus mampu memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan dengan kolaborasi tugas yaitu peraturan perundang-undangan yang mampu mendorong terbukanya peluang penciptaan ruang social, ekonomi, politik dan budaya untuk kesejahteraan rakyat.

Kesejahteraan yang demikian tidak akan tercapai apabila,wakil rakyat sibuk memikirkan dirinya sendiri. Seperti fasilitas yang diminta kepada pemerintah dengan asumsi untuk mendukung pelaksanaan tugasnya. Tetapi kemudian wakil rakyat melupakan tugasnya untuk membuat peraturan perundang-undangan, karena lebih sibuk mengurus agenda politik partai atau kelompoknya dibandingkan berpikir untuk menghasilkan peraturan perundang-undangan. SUNGGUH TERLALU.....

Renungan kita sebagai masyarakat khususnya mahasiswa atas demokrasi saat ini adalah hanya memberi kesempatan bagi individu manja yang mengatasnamakan rakyat untuk melayani kepentingannya sendiri. Wakil rakyat diberi kesempatan untuk bersatu alias manja kepada rakyat agar diberi berbagai fasilitas namun TIDAK ADA PRESTASI. Dan fasilitas yang akhirnya diberikan hanya semakin tidak berguna.
kemampuan berpikir mereka sehingga yang nampak terlihat publik adalah aneka kenakalan wakil rakyat dengan mainan politik yang disediakan dan dibiayai oleh rakyat.